Kamis, 12 Juli 2018

DESA NAMSANGOL HANOK, M Tri Aryadi


Namsangol Hanok Village atau dalam bahasa Indonesia yang artinya Kampung Hanok Gunung Nam merupakan daerah perkampungan yang terdiri dari beberapa rumah tradisional Korea yang didirikan di kaki Gunung Nam. Kampung ini didirikan sebagai objek wisata baru pada tahun 1998 dan untuk memperingati ulang tahun kota Seoulyang ke-600 tahun. Kampung ini memiliki luas keseluruhan 8000 m persegi.

Namsangol Hanok Village terletak di area Pil-doing, di sebelah utara kaki gunung Namsan. Selama Dinasti Joseon, tempat ini dijadikan resort musim panas dan tempat bermain. Untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan Leluhur Korea, maka dipindahkan 5 rumah tradisional ke kawasan ini. Rumah-rumah ini menggambarkan jenis perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan berdasarkan status sosial orang yang menghuninya.

Lima hanok (sebutan bagi rumah tradisional Korea) di tempat ini mencerminkan strata sosial dari pemiliki rumah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari kelas menengah hingga kelas atas. Pengunjung dapat melihat bentuk rumah dari tokoh-tokoh penting di masa pemerintahan Joseon, seperti rumah orang tua Ratu Yun, pendamping Raja Sunjong, rumah mertua dari raja Sunjong, rumah Yeonghyo anak dari raja Cheoldong, rumah Lee Seungeop, arsitektur kerajaan dan rumah Kim Chunyeong, seorang pejabat militer.

Di antara kelima hanok yang ada, hanok yang merepresentasikan kediaman orang tua Ratu Yun merupakan hanok yang paling indah. Hanok ini berbentuk persegi panjang, dengan halaman yang berpusat di tengah rumah. Ruang utama dari hanok adalah Sarangchae yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu. Anchae merupakan istilah bagi kamar tempat nyonya rumah tinggal dan Daemunganchae yang berarti bagian dalam dari pintu gerbang utama dari rumah tersebut. Salah satu fitur khusus yang terdapat di hanok adalah sebuah pintu yang dirancang menjadi pembatas dari kamar-kamar yang ada. Pintu ini memungkinkan untuk menggabungkan kamar-kamar yang ada di rumah tersebut menjadi satu ruangan yang besar dan bisa memuat banyak orang.

Description: Namsan Hanok Village 

Di luar bangunan rumah, terdapat kios oleh-oleh di mana anda bisa membeli suvenir tradisional Korea, berupa barang-barang vintage yang unik. Anda juga bisa mencoba teh khas Korea dan jika beruntung, bisa mengikuti upacara minum teh di tempat ini. Di halaman, anda akan menemukan beberapa permainan tradisional, seperti neolttwigi (melompat-lompat ),Tuho (panahan) dan Yunnori (permainan tongkat kayu).

Namsangol Hanok Village kita tidak hanya belajar tentang arsitektur rumah tradisional ini namun juga tentang orientasi arsitektur, tata letak, dan gaya penataan furniture pada masa itu. Berbagai tembikar, kerajinan dan alat musik tradisional seperti Gayageum (kecapi dengan 12 senar) dan Geomungo (sitar dengan 6 senar) dapat lihat Anda disini. Oya, dikawasan ini juga terdapat kapsul waktu yang dikubur pada 29 November 1994. Berisi 600 item yang mewakili kehidupan dan budaya dari warga Seoul yang akan kembali dibuka 400 tahun kemudian.

Description: Hasil gambar untuk namsangol hanok village


KEGIATAN DI DESA NAMSANGOL

Pada Musim gugur , Desa Namsangol Hanok (rumah tradisional) telah menyiapkan berbagai program budaya tradisional. Pada akhir pekan September sampai Oktober, Desa akan menyajikan "Pertunjukkan Seni Tradisional Namsangol" yang menampilkan musik perkusi tradisional dan tari topeng singa di siang hari, serta "Namsangol Arts Night" yang menampilkan musik tradisional dan pansori (aria Korea) di malam hari. Kemudian, selama Chuseok (Korean Thanksgiving), Desa akan mengadakan festival makanan menawarkan seperti SONGPYEON (kue beras berbentuk setengah bulan), padi-kue menggunakan palu beras-kue, dan pembuatan makanan ritual leluhur. Program lain meliputi pertunjukan musik dan tari tradisional, demonstrasi upacara pernikahan tradisional, kerajinan jerami, dan pameran seni.

Rumah Tradisional Namsangol Hanok Village

1.Carpenter Yi Seungeop’s House in Samgak-dong
Rumah ini dibangun oleh Mr. Yi Seungeop (Ahli Carpenter) salah seorang yang ikut membangun kembali Istana Gyeongbokgung pada akhir tahun 1860 an (1865-1868). Rumah ini aslinya terletak di Cheonggyecheon 36-2 Samgak-dong, Jung-gu, Seoul.

2.Gim Chunyeong’s Haouse in Samcheong-dong
Rumah ini dibangun pada tahun 1890 an dan Gim Chunyeong yang merupakan Owijang pada akhir periode Dinasti Joseon tinggal disini. Rumah ini aslinya terletak di 125-1 Samcheong-dong, Jongno-gu, Seoul.

3. Min Family’s House in Gwanhun-dong
Rumah ini merupakan rumah asli milik Min Yeonghwi (1852-1935). Rumah ini aslinya terletak di 30-1, Gwanhun-dong, Jongno-gu, Seoul. Rumah ini terdiri dari beberapa bangunan.

4.  Yun Taekyeong’s Jaesil in Jegi-dong
Rumah ini dianggap telah  dibangun oleh Mertua Kaisar Sunjong, Haepung Buwongun Yun Taekyeong, ketika putrinya Permaisuri Sunjeong (1874-1926) menjadi putri mahkota pada tahun 1906 dan menempati tempat tersebut selama beberapa tahun. Tempat aslinya terletak di 224, Jegi-dong, Dongdaemun-gu, dan dipindahkan ke lokasi ini pada tahun 1998 ketika Namsangil Hanok Village ini dibangun.

5. Yun Family’s House in Ogin-dong
Rumah ini adalah replika dari rumah yang terletak di 47-133 Ogin-dong, yang dipercaya telah dibangun pada tahun 1910. Rumah ini milik Yun Deokyeong, paman dari Permaisuri Sunjeongyo (1894-1966), istri dari Kaisar Sunjong.  Sebenarnya rumah aslinya sudah diusahakan untuk dipindahkan ke kawasan Namsangol Hanok Village, akan tetapi rumah tersebut sudah terlalu tua dan beriko hancur jika dipindahkan. Replika rumah ini dibangun dibwah pengawasan yang ketat untuk memasitkan bahwa hasilnya sama seperti bentuk aslinya

6.Traditional Creft Exhibition Hall
Tempat ini merupakan tempat dipamerkannya kerajinan tradisonal Korea berupa boneka kerta Korea. Semua produk disini untuk dijual.

7.Seoul Millennium Time Capsule
Untuk merayakan ulang tahun 600 tahun pengangkatan Seoul sebagai ibu kota Korea, 600 item yang mewakili Seoul dan kehidupan warganya terkubur dalam kapsul, dijadwalkan pada 29 November 2394 kapsul tersebut akan terbuka, dimana akan menjadi perayaan ke 1000 tahun pengangkatan Seoul sebagai ibu kota negara.

8.Seoul Namsan Gugakdang
Teater ini khusus untuk pertunjukan Pertunjukan Gugak (musik tadisional Korea). Suara Gugak ini merupakan suara alami dari rumah tradisional. Pertunjukan ini meliputi pembelajaran kebudayaan tradisional dan program lainnya yang ada di Korea.

9.Namsangol Traditional Garden
Terkenal dengan keindahan alaminya, leluruh mereka membangun sebuah tempat diantara lembah dan menikmati puisi dan lukisan disini. Lanskap disini  dikembalikan ke bentuk aslinya dan tanaman asli ditanam disini. Lembah, tempat dan kolam juga dikembalikan untuk membuat taman dengan gaya tradisional.


Senin, 28 Mei 2018

NAMSANGOL HANOK VILLAGE


Namsangol Hanok Village atau dalam bahasa Indonesia yang artinya Kampung Hanok Gunung Nam merupakan daerah perkampungan yang terdiri dari beberapa rumah tradisional Korea yang didirikan di kaki Gunung Nam. Kampung ini didirikan sebagai objek wisata baru pada tahun 1998 dan untuk memperingati ulang tahun kota Seoulyang ke-600 tahun. Kampung ini memiliki luas keseluruhan 8000 m persegi.

Kehidupan yang serba modern ternyata membuat orang selalu rindu pada hal-hal yang tradisional. kita dapat mengobati kerinduan pada kehidupan masa lalu Korea di Namsangol Hanok Village yang terletak di Seoul. Dari kejauhan tempat ini cukup unik karena bersaing dengan bangunan gedung-gedung tinggi dengan arsitektur masa kini

Hanok Village terletak di area Pil-doing, di sebelah utara kaki gunung Namsan. Selama Dinasti Joseon, tempat ini dijadikan resort musim panas dan tempat bermain. Untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan Leluhur Korea, maka dipindahkan 5 rumah tradisional ke kawasan ini. Rumah-rumah ini menggambarkan jenis perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan berdasarkan status sosial orang yang menghuninya.

Di saat kita mengunjungi Namsangol Hanok Village, begitu memasuki gerbang depan, kita akan disuguhi sebuah pemandangan lembah yang luas. Di bagian samping, kita akan melihat rumah-rumah tradisional tersebut. Pada masa Dinasti Joseon, rumah-rumah itu milik orang-orang dari berbagai kalangan mulai raja hingga petani. Kondisi asli rumah ini membantu kita untuk memahami bagaimana kehidupan mereka sehari-sehari pada saat itu. Menariknya di salah satu rumah tradisional itu, kita bisa minum teh tradisional sama persis seperti tatanan dan rasa teh pada ratusan abad silam. Kita juga bisa menengok dapur dan beberapa gentong yang digunakan untuk memasak Kimchi, salah satu makanan tradisional Korea Selatan. Kamar tidur dan kamar belajar masyarakat pada masa itu juga bisa kita lihat di rumah tradisional ini. Jika kita ingin mempunyai barang-barang seperti yang dipamerkan dalam rumah-rumah tersebut, kita bisa mampir ke pameran yang ada di kawasan ini. kita bisa membeli souvenir, seperti piring dan teh tradisional. kita juga bisa mencoba beberapa permainan tradisional Korea seperti Tuho (panahan) dan Yunnori (permainan tongkat kayu). Jangan lupa untuk melihat upacara perkawinan tradisional yang biasanya dihelat di Namsangol Hanok Village. kita bisa berfoto bersama mempelai sebagai kenang-kenangan.

Namsangol Hanok Village kita tidak hanya belajar tentang arsitektur rumah tradisional ini namun juga tentang orientasi arsitektur, tata letak, dan gaya penataan furniture pada masa itu. Berbagai tembikar, kerajinan dan alat musik tradisional seperti Gayageum (kecapi dengan 12 senar) dan Geomungo (sitar dengan 6 senar) dapat lihat Anda disini. Oya, dikawasan ini juga terdapat kapsul waktu yang dikubur pada 29 November 1994. Berisi 600 item yang mewakili kehidupan dan budaya dari warga Seoul yang akan kembali dibuka 400 tahun kemudian.

Rumah Tradisional Namsangol Hanok Village

1.Carpenter Yi Seungeop’s House in Samgak-dong
Rumah ini dibangun oleh Mr. Yi Seungeop (Ahli Carpenter) salah seorang yang ikut membangun kembali Istana Gyeongbokgung pada akhir tahun 1860 an (1865-1868). Rumah ini aslinya terletak di Cheonggyecheon 36-2 Samgak-dong, Jung-gu, Seoul.

2.Gim Chunyeong’s Haouse in Samcheong-dong
Rumah ini dibangun pada tahun 1890 an dan Gim Chunyeong yang merupakan Owijang pada akhir periode Dinasti Joseon tinggal disini. Rumah ini aslinya terletak di 125-1 Samcheong-dong, Jongno-gu, Seoul.

3. Min Family’s House in Gwanhun-dong
Rumah ini merupakan rumah asli milik Min Yeonghwi (1852-1935). Rumah ini aslinya terletak di 30-1, Gwanhun-dong, Jongno-gu, Seoul. Rumah ini terdiri dari beberapa bangunan.

4.  Yun Taekyeong’s Jaesil in Jegi-dong
Rumah ini dianggap telah  dibangun oleh Mertua Kaisar Sunjong, Haepung Buwongun Yun Taekyeong, ketika putrinya Permaisuri Sunjeong (1874-1926) menjadi putri mahkota pada tahun 1906 dan menempati tempat tersebut selama beberapa tahun. Tempat aslinya terletak di 224, Jegi-dong, Dongdaemun-gu, dan dipindahkan ke lokasi ini pada tahun 1998 ketika Namsangil Hanok Village ini dibangun.

5. Yun Family’s House in Ogin-dong
Rumah ini adalah replika dari rumah yang terletak di 47-133 Ogin-dong, yang dipercaya telah dibangun pada tahun 1910. Rumah ini milik Yun Deokyeong, paman dari Permaisuri Sunjeongyo (1894-1966), istri dari Kaisar Sunjong.  Sebenarnya rumah aslinya sudah diusahakan untuk dipindahkan ke kawasan Namsangol Hanok Village, akan tetapi rumah tersebut sudah terlalu tua dan beriko hancur jika dipindahkan. Replika rumah ini dibangun dibwah pengawasan yang ketat untuk memasitkan bahwa hasilnya sama seperti bentuk aslinya.

Traditional Creft Exhibition Hall
Tempat ini merupakan tempat dipamerkannya kerajinan tradisonal Korea berupa boneka kerta Korea. Semua produk disini untuk dijual.

Seoul Millennium Time Capsule
Untuk merayakan ulang tahun 600 tahun pengangkatan Seoul sebagai ibu kota Korea, 600 item yang mewakili Seoul dan kehidupan warganya terkubur dalam kapsul, dijadwalkan pada 29 November 2394 kapsul tersebut akan terbuka, dimana akan menjadi perayaan ke 1000 tahun pengangkatan Seoul sebagai ibu kota negara.

Seoul Namsan Gugakdang
Teater ini khusus untuk pertunjukan Pertunjukan Gugak (musik tadisional Korea). Suara Gugak ini merupakan suara alami dari rumah tradisional. Pertunjukan ini meliputi pembelajaran kebudayaan tradisional dan program lainnya yang ada di Korea.

Namsangol Traditional Garden
Terkenal dengan keindahan alaminya, leluruh mereka membangun sebuah tempat diantara lembah dan menikmati puisi dan lukisan disini. Lanskap disini  dikembalikan ke bentuk aslinya dan tanaman asli ditanam disini. Lembah, tempat dan kolam juga dikembalikan untuk membuat taman dengan gaya tradisional.

Biaya dan Jam Operasional
Ditempat ini tidak ada biaya masuk alias gratis, buka pukul 09.00-18.00 pada bulan November sampai Maret. Sedangkan pada Juni hingga Agustus buka dari jam 09.00 hingga 20.00. Untuk bulan April hingga Mei dan September sampai Oktober, Namsangol Hanok Village buka dari pukul 09.00-19.00 waktu setempat. Khusus pada hari Selasa tempat ini tutup.



Selasa, 20 Juni 2017

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL



PENGERTIAN POLITIK

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeai”. “Politeai” berasal dari kata “polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan “teai” yang berarti urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu “politics” dan “policy” menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Policy diartikan kebijakan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi Pengambilan Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan Kebijaksanaan-kebijaksanaan Umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan wewenang (authority), yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal itu dilakukan baik dengan cara meyakinkan (persuasif) maupun paksaan (coercion). Tanpa adanya unsur paksaan maka kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

PENGERTIAN STRATEGI

Kata strategi berasal dari kata “strategia” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “the art of general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa startegi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun di bidang olah raga. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Pengertian Politik Nasional

Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional

Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya karenadidalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.

Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR).

Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden.Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional. Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

  • Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara
  • Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.
  • Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
  • Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

  

STUDI KASUS POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

KASUS LUMPUR LAPINDO

Lapindo yang sudah berjalan hampir 8 tahun tanpa kejelasan. SBY boleh teriak-teriak di twitter soal tidak mau disalahkan. Tapi yang jelas Lapindo terjadi di masanya,dan tetap tidak selesai sampai akhir jabatannya. Padahal Ical adalah Menko Kesejahteraan Rakyat di masa SBY. Masih perlu bukti apa lagi, bahwa ini bukan masalah kambing hitam atau putih. Tapi ini masalah tidak punya nurani! Rakyat menderita dan bisa menolong, tapi tutup mata. Solusi yang di ambil Jokowi adalah solusi yang dilandaskan dari hati nurani. Tanpa memperhitungkan untung rugi dulu, pemerintah Jokowi MEMBERI HUTANGAN 781 Milyar dengan masa tenggang 4 tahun kepada Bakrie Group. CEO Lapindo Nirwan Bakrie tentu saja langsung menerima dengan berbunga-bunga. Mendapat hutangan 70 juta dollar dalam kondisi macet bagaikan restructuring debt bagi grup ini. Ical dedengkot dari Grup Bakrie seharusnya malu tersipu-sipu. Jokowi yang selalu dimusuhi, justru memberikan dia setetes air kehidupan. 4 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan 70 juta dollar bagi grup sebesar Bakrie. Apalagi di kelompok KMP ada Hari Tanoe, Hasyim, Titiek Soeharo, kalau mau mereka carikan talangan ke Ical dulu pasti bisa juga. Jadi, kalau memang dirasa menguntungkan pasti grup Bakrie akan mengembalikan 70juta dollar itu ke pemerintah. Kalau tidak mereka dengan senyum akan memberikan collateral tanah Lapindo itu ke pemerintah.

Move Jokowi yang selalu asyik ini semata-mata karena melihat rakyat sudah menderita cukup lama. Seperti vicious circle (lingkaran setan), kalau tidak ada yang bikin move dulu, tidak akan selesai. Karena tidak mungkin ada yang mau dirugikan. Kehadiran negara terasa sekali bagi rakyat yang terkena musibah Lapindo. Hal ini akan semakin menaikkan “rating Jokowi” di mata masyarakat. 8 tahun tidak selesai, 2 bulan selesai. Masihkah akan ada yang komplain akan hal ini? Bagaimana nasib Bakrie group setelah ini? Nama mereka sudah masuk “Black List” di perbankan. Tanpa kekuasaan politis, hampir mustahil mereka dapat fasilitias dari bank-bank Indonesia. Apalagi bank pemerintah! Satu-satunya jalan mereka cari hutangan luar negeri atau jual aset (kalau masih ada), atau minta bantuan “konco-konco” KMP. Nah disinilah kemungkinan besar KMP akan rontok. Karena kalau sudah soal duit, jangankan Ical, Prabowo saja bisa disingkirkan mereka sendiri. Biarkan Bakrie group menuai apa yang mereka tabur. Sekarang ini kita doakan dan terus kawal supaya implementasi keputusan Jokowi ini bisa segera terlaksana di 2015. 70 tahun Indonesia merdeka benar-benar akan menjadi masa dimana Indonesia mengalami musim yang baru, sebuah harapan yang menjadi kenyataan. Pendekar Solo Referensi: Pemerintah Akhirnya Talangi Utang Lapindo Rp 781 Miliar Bakrie tak kuat bayar Rp 781 M, Jokowi resmi beli aset Lapindo.



KASUS DALAM STRATEGI NASIONAL DALAM BIDANG HUKUM
Dengan diratifikasinya UNCAC oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai inisiatif yang ada seperti Strategi Pencegahan KPK, Gap Analysis UNCAC dan RAN PK 2004-2009 perlu diperkaya dengan masukan-masukan berupa perkembangan dalam upaya pemberantasan korupsi pada umumnya maupun upaya implementasi UNCAC pada khususnya, sehingga menghasilkan strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders. Strategi Nasional tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi. Strategi dimaksud harus dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan. Komitmen politik yang lebih kuat, strategi yang lebih sistematis dan komprehensif serta perumusan kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi seyogianya harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Berkenaan dengan itu, kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak terhadap:

1) Draf Matriks Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2014 (jangka menengah).
2) Draf matriks Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 (jangka panjang).

KASUS STRATEGI NASIONAL DALAM MEMBRANTAS KEKERASAN

Strategi Pencegahan merupakan peran penting. Strategi Pencegahan untuk kekerasan dalam keluarga diakui secara luas. Meskipun memberikan layanan kepada orang yang mengalami kekerasan merupakan sesuatu yang essensial dan mengungkap akar masalahnya juga merupakan salah satu cara menghapus kekerasan. Tindakan mencegah dapat menjadi focus primer ataupun sekunder. Tujuan pertama menghentikan kekerasan. setelah terjadinya kekerasan dilakukan dengan mengubah perilaku-perilaku penyesalan. Tujuan kedua mengurangi kasus-kasus kekerasan dan akibatnya. Keduanya penting dan dibutuhkan tetapi tindakan pencegahan primer merupakan inti Strategi Pencegahan.


Minggu, 28 Mei 2017

PERTAHANAN NASIONAL


1.     Pengertian
Dalam pembahasan dibutuhkan penjelasan atau uraian yang tepat tentang beberapa konsep sehingga tidak menimbulkan salah pengertian. Untuk itu perlu dijelaskan beberapa  konsep atau pengertian sebagai berikut :

a.       Manajemen adalah  suatu proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta sistem pengaawasan yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Manajamen juga mengandung makna tingkat partisipasi , tanggungjawab, wewenang dan keleluasaan dalam proses pengambilan keputusan.

b.      Pertahanan  adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri ( Pasal 2 ayat 1 ) UU Nomor 3 tahun 2004. 

c.       Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. ( Pasal 1 angka 6  ) UU Nomor 2 Tahun 2002. 

d.      Pertumbuhan Ekonomi nasional adalah kondisi dimana terjadi perubahan yang signifikan atau perubahan yang berarti dalam pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional yang berkaitan dengan keetrsediaan dan daya beli masyarakat yang lebih baik.

e.       Ketangguhan adalah kondisi yang stabil, kuat  dan mampu bertahan dari berbagai gangguan atau ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ( Pasal 1 angka  7 ) UU Nomor 2 Tahun 2002.



2.     Kondisi (Manajemen Pertahanan dan Keamanan saat ini)

Membahas tentang manajamen pertahanan dan kemananan di Indonesia saat ini maka ditemukan beberapa persoalan yang cukup menarik untuk dibahsa lebih lanjut  antara lain:
a.       Partisipasi TNI-POLRI, dalam proses pembangunan ekonomi masiih lemah. Kondisi bukan karena kemauan TNI-  POLRI namun sistem sosial dan politik yang kurang mendukung sehingga hal ini menjadi kurang mendapat perhatian secara serius.

b.      Belum adanya pengakuan secara utuh dan menyeluruh  tentang eksistensi TNI-POLRI, sesudah reformasi  sebagai mitera dalam proses pembangunan. Pengakuan terhadap keberadaan institusi yang menangani bidang pertahanan dan keamanan, tidak saja pada saat situasi perang atau kondisi yang kacau namun pada saat damai pun harus mendapat pengakuan secara tulus.  Kondisi ini sebenarnya disebabkan oleh peristiwa masa lalu yang belum sempat dilupakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi trauma.

c.       Banyak pemerintah daerah belum memanfaatkan potensi TNI dalam rangka membangun ekonomi daerah. Di banyak provinsi maupun kebupaten /kota ternyata belum banyak yang pemerintah daerah yang mengambil inisyatif untuk melibatkan  TNI –POLRI dalam proses pembangunan terutama pembangunan bidang pertanian.

d.      Kerjasama antara TNI-POLRI dengan berbagai pemerintah daerah belum dilaksanakan secara optimal. Kerjasama yang dibangun selama ini masih sebatas hal hal yang sifatnya ketertiban dan keamanan namun dalam hal hal yang sifatnya khusus dibidang ekonomi  melalui kegiatan pertanian dan perikanan belum sempat dilaksanakan secara maksimal atau secara formal. Kecuali Provini Sulawesi Selatan yang secara formal telah melibatkan TNI dan POLRI dalam pembangunan bidang pertanian.

3.     Kondisi (Manajemen Pertahanan dan Keamanan yang diharapkan)

Berdasarkan kondisi  sistem keamanan saat ini  maka sistem keamanan yang diharapkan adalah:
1.        Adanya partisipasi TNI-POLRI dalam proses pembangunan ekonomi Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah keterlibatan secara langsung dalam membina dan membangun masyarakat baik secara fisik maupun mental.

2.        Adanya pengakuan secara lebih baik terhadap keberadaan TNI –POLRI dalam proses pembangunan bangsa khususnya bidang. Masyarakat  pada umumnya termasuk NGO harus menbgakui bahwa TNI dan POLRI saat ini sudah lebih terbuka dalam berbagai pihak terutama politik, sehingga tidak perlu dipandang sebagai institusi yang mempunyai pandangan berbeda. Untuk itu diharapkan adanya kerjasama dengan prinsip keterbukaan demi kemajuan bangsa dan negara .

3.        Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi TNI  -POLRI dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama daerah daerah terpencil dan tertinggal. Wilayah wilayah yang potensial namun kurang mendapat perhatian secara serisu dapat dikelola secara baik agar lebih maju dengan melibatkan  TNI dan POLRI.

4.        Terjalinnya hubungan kerjasama antara TNI-POLRI dengan pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang tercipta secara baik dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong berbagai bidang pembangunan terutama bidang ekonomi.  Hal ini sebenarnya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam seluruh proses pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi mempunyai tempat berpijak yang kuat dan kokoh.  

Jadi diharapkan adanya suatu kondisi ekonomi nasional yang baik, namun hal itu harus mempunyai landasan yang kokoh. Tanpa landasan yang kokoh maka  pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional tidak akan berlangsung dengan baik dan hal itu pasti berpengaruh terhadap ketahanan nasional.  Aspek penting ketahanan nasional adalah peningkatan kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat .

4.     Hubungan antara Kondisi Keamanan Nasional yang tangguh dengan Pertumbuhan ekonomi.

Salah satu ukuran keberhasilan suatu bangsa   adalah kemajuan bidang ekonomi yang signifikan. Perekonomian  nasional yang tangguh sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi internal ( mikro )  maupun eksternal atau aspek makro. Masyarakat yang merupakan salah pilar penting dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi mikro, sebenarnya membutuhkan pembinaan secara sistematis dan terukur sehingga dapat menjadi penyanggah yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.  Ekonomi memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan terutama dalam peningkatan ketahanan pangan.

Keberhasilan strategi techno economic tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar yaitu, penguasaan teknologi, produktivitas dan daya saing. Penguasaan teknologi memerlukan kebijakan yang sistematis dan berkesinambungan. Kawasan pertumbuhan ekonomi, semisal kawasan industri, zona perdagangan bebas atau kawasan berikat, dapat secara sistematis dikembangkan mekanisme dan penguasaan teknologi serta sistem pengembangan produktivitas dan daya saing bangsa secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan. Hatta sebagai bapak Koperasi Indonesia pernah mengembangkan ekonomi kerakyatan yakni ekonomi yang berorientasi pada  kemandirian ekonomi masyarakat.

TNI sebagai salah satu stakeholder penting dalam pembangunan diharapkan menjadi penggerak dan inovator dalam mendorong masyarakat terutama diwilayah pedesaan dan wilayah perbatasan agar lebih cepat berkembang. Peran yang harus dimainkan  terkait dengan pengembangan ekonomi adalah sektor pertanian dan perikanan.

Dengan kekayaan sumber daya alam, dan keadaan  penduduk dengan latar belakang budaya,adat istiadat dan agama dengan penyebaran yang kurang merata ke seluruh Pulau-pulau Nusantara ditambah dengan adanya garis perbatasan Negara Indonesia dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga baik di darat maupun lautan sangat rawanterjadi berbagai pelanggaran wilayah, pencurian hasil kekayaan alam (hutan maupun laut), penyelundupan, konflik vertikal maupun horizontal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, sehingga memerlukan adanya penanganan yang komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia, terutama TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara, Polri,Pemerintah dari tingkat Pusat sampai Daerah juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam usaha untuk menjamin tetap tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar bangsa Indonesia dapat berdiri sejajar dengan seluruhNegara dan bangsa-bangsa lain di dunia.

TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara sejak awal pembentukannya telah berperan banyak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dari mulai merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sampai dengan mengawal jalannya roda pembangunan bangsa Indonesia.

Demikian halnya dengan TNI AD sebagai bagian integral dari TNI yangberperan sebagai alat utama pertahanan Negara matra darat telah banyak berperanserta aktif dalam melaksanakan pengawasan wilayah NKRI dengan menjagakeamanan wilayah perbatasan, pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan,serta dalam pembinaan dan ketertiban masyarakat melalui tugas perbantuan TNI kepada Polri yang dalam pelaksanaannya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas yakni UU RI Nomor : 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni yang mengatur tentang tugas Operasi Militer Selain Perang berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan. Kegiatan TNI selain perang inilah yang menjadi fokus dalam berbagai kegiatan lainnya.  Bidang ekonomi harus merupakan salah satu fokus karena terkait dengan pertahanan dan keamanan negara.  Masalah pangan dan berbagi persoalan lainnya seperti penyelundupan, perdagangan bebas, illegal fishing, illegal oil dan sebagainya merupakan bidang bidang yang rawan dan seharusnya mendapat perhatian dari TNI dan POLRI.

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat termasuk ekonomi nasional. Xenophon,filsuf dan sejarawan Yunani yang hidup 425-355 SM mengatakan bahwa Agriculture is the mother and nourishis of all other arts ( pertanian  adalah ibu dari segala budaya ). Jika pertanian maju maka budaya budaya lain maju. Pertanian  merupakn instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan sektor pertanian saat ini menunjukan kemajuan yang berarti, karena melalui suatu perencanaan yang teratur.

Kondisi perekonomian  Indonesia secara makro sudah memperlihatkan kecendrungan positif, seiring dengan itu keuangan negara juga semakin membaik, namun prioritas peruntukannya  masih ditujukan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Terkait dengan hal itu maka TNI AL selalu berorientasi pada tiga pilar pembinaan yakni peningkatan kesiapsiagaan satuan operasional, penbingkatan profesionalisme prajurit, dan peningkatan kesejahteraan prajuruit/PNS beserta keluarganya.

Hal tersbeut mengandung makna bahwa  TNI selalu peduli pada masalah masalah kesejhateraan disamping tugas utamanya sebagai pembela negara bangsa dan tanah air.

Keunggulan pertanian  pada suatu daerah sangat tergantung juga pada peran kelembagaan baik formal maupun non formal di daerah pedesaan, dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Jadi pertanian berkaitan erat  dengan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung pada produksi pertanian yang dikelola dalam suatu sistem yang teratur berdasarkan prinsip prinsip yang kuat dan benar.

Disamping aspek pertanian ternyata bidang perikanan juga sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat 2/3 wilayah Indonesia adalah laut yang kaya sumberdaya alam terutama ikan. Kebijakan untuk memebrdayakan para nelayan juga tidak boleh diabaikan, dalam menopang perekonomian nasional, guna meningkatkan ketahanan pangan.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengaturfaktor produksinya.

Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melaluipenawaran dan permintaan.

Jadi sistem pereknomian nasional akan berkembang dengan pesat sangat tergantung pada kondisi keamanan dalam negeri. Indonesia sampaisaat ini belum terlalu aman untuk investasi karena banyak peristiwa seperti kerusuhan dan terorisme telah membawa dampak yang kurang baik bagi kehidupan masyarakat termasuk kehidupan ekonomi.

5.     Langkah Strategis dan upaya upaya yang dapat dilakukan

Berdasarkan kondisi yang sementara terjadi saat ini dan apa yang diharapkan dalam melakukan perubahan maka  langkah strategi yang dapat ditempah adalah  optimalisasi sistem pertahanan dan keamanan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.  Dalam rangka mewujudkan strategi di atas maka perlu dilakukan upaya upaya sebagai berikut :

a.       Pemerintah harus lebih cermat dalam membangun citera Indonesia di mata dunia sehingga investasi bisa masuk dengan baik. Dimana mana diseluruh dunia,  citera bangsa itu selalu dikaitkan dengan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Oleh karena upaya untuk menciptakan keamaman merupakan tanggungjawab bersama semua komponen bangsa . Hal ini memang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

b.      Pelaku ekonomi harus memandang berbagai kekuatan yang ada  dalam masyarakat  ( TNI dan POLRI ) sebagai mitera yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Artinya kekuatan eknomi Indonesia akan tumbuh secara baik dan menuju pada kesejahteran masyarakat sebennarnya merupakan bagian dari sistem ketahanan nasional yang tangguh.

c.       Masyarakat diharapkan tidak  berpransangka buruk terhadap TNI dan POLRI  dalam sistem pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional.

d.      Masyarakat diharapkan dapat membangun kerjasama yang lebih baik dengan seluruh stakeholder termasuk TNI- POLRI sehingga tercipta suasana aman dan damai yang dapat dijadikan sebagai modal dasar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

e.       Keterlibatan TNI-POLRI dalam semua lini pembangunan terutama pembanguan pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi  harus didorong oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah.

f.       Kementrian terkait harus terlibat secara bersama dengan TNI untuk mengembangkan berbagai ide dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata dan adil.

Jadi pada intinya sistem pertahanan dan keamanan yang harus dibangun di Indonesia saat, harus melibatkan semua stakeholder  termasuk TNI dan POLRI sebagai kekuatan penting dalam mendorong berbagai bidang yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Bidang  pertahanan dan keamanan  sebenarnya salah satu bidang yang mempunyai hubungan dengan berbagai aspek yang lain. Khusus dengan bidang ekonomi  ternyata  mempunyai hubungan yang sangat erat walalupun kadang kadang oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai pengaruh apa apa. Pada hal pandangan demikian sebenarnay keliru, sebab ekonomi juga mempunyai hubungan dengan pertahanan dan keamanan . tanpa keamanan dan ketertiban maka seluruh proses produksi, ditribusi dan konsumsi menjadi terganggu. Jadi kedua bidang ini sebenarnya saling pengaruh mempengaruhi.  Ekonomi yang rapuh juga mempengaruhi kemananan dan ketertiban.  Sebaliknya keamanan yang tidak kundusif pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.


STUDI KASUS NATUNA INDONESIA – CHINA (TERKAIT DENGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA )

Wilayah Indonesia sendiri berbatasan dengan sejumlah negara lain. Wilayah lautnya dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat tersebut tersebar ke 38 kabupaten/ kota di 12 provinsi.2 Panjangnya garis perbatasan dengan 10 negara tetangga ini di satu sisi dapat menjadi potensi bagi kerja sama antarnegara, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan negara.

Salah satu bentuk potensi yang dapat berubah menjadi existential threat adalah masih terdapatnya sejumlah segmen perbatasan yang belum selesai dibahas dan disepakati dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan sejengkal wilayahnya. Karena itu, masalah perbatasan tidak didiamkan. Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan. Hilangnya sengketa perbatasan membuat kedaulatan lebih terjamin. Bagaimana menyelesaikannya? Dibutuhkan upaya terkoordinasi dengan mekanisme lebih sederhana dan bisa diterima semua pihak. Tanpa ini, penyelesaian masalah perbatasan sering butuh waktu lama.

Dengan dianggap pentingnya masalah perbatasan wilayah menjadikan organisasi internasional membahasnya menjadi agenda bersama dan memberikan solusi penyelesaian kasus perbatasan ini yakni ASEAN. Namun, dokumen-dokumen ASEAN hanya sedikit menyinggung solusi soal sengketa wilayah. Ini menegaskan jalan menuju komunitas ASEAN masih jauh. Di sisi lain, sebuah komunitas membutuhkan ”pengorbanan” setiap anggota dengan ”membagi” sebagian wilayah untuk dilebur ke dalam suatu nilai-nilai bersama. Namun, ada pertanda baik. ASEAN sudah mulai menyerap unsur-unsur kedaulatan itu menjadi suatu nilai bersama. Kemajuan lain, prinsip non- interferensi (tidak boleh campur tangan) mulai ditembus. Akan tetapi, ada keengganan menyentuh lebih dalam masalah sengketa perbatasan. Ini mengindikasikan masih besarnya resistensi untuk melonggarkan urusan kedaulatan.

Dalam kasus Natuna yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah China mengindikasikan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan Negara masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Negara lain. Disisi lain pemerintah China juga terlalu percaya diri dengan pengkklaiman yang dilakukannya atas wilayah Natuna. Dimasukannya wilayah Natuna kedalam Zona Ekonomi Eksklusifnya China memberikan masalah baru kepada Indonesia meskipun kasus ini sudah lama bergulit. Kasus ini semakin membuat pemerintah Indonesia geram yakni dengan adanya kapal China yang berlabuh dan memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Serta beberapa kasus pencurian ikan yang dilakukan Negara ini diatas perairan wilayah Indonesia.

Kasus yang berawal pada tahun 2009 ini menurut versi China, mereka memasukan wilayah Natuna kedalam peta wilayah mereka didasarkan pada sembilan titik garis/ nine dash line yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya. Namun dari Sembilan titik garis ini Indonesia tidak mengakuinya karena menurut Indonesia hal itu tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Sembilan titik imaginer itu sendiri merupakan salah satu penyebab munculnya konflik di wilayah Laut China Selatan. Klaim ini memancing emosi sejumlah negara yang turut mengklaim memiliki hak di wilayah yang jadi jalur perdagangan dunia itu. Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

Adalah tidak lengkap untuk memahami kebijakan maritim China saat ini bila tidak mencoba mengetahui apa yang disebut “Nine-Dash Line”, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan klaim teritorial negara-negara lain yang terletak di kawasan Laut China Selatan. Penetapan “sembilan garis terputus-putus” ini sebenarnya tidak dibuat oleh pemerintah China yang sekarang, melainkan telah ada sejak tahun 1947, ketika pemerintahan Koumintang berkuasa di daratan China yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Ketika itu klaim ini pada dasarnya tidak ada pertimbangan politik dan strategik tertentu karena rezim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi keadaan paska pendudukan Jepang dan dan juga sesudah itu terlibat dalam perang saudara dengan rezim komunis. Sepeninggal Jepang, pemerintah Koumintang segera menerbitkan peta yang berisi 11 garis terputus, sebagai klaim teritorial yang kenyataannya berlokasi jauh dari daratan China mencakup seluruh perairan Laut China Selatan.

Sekalipun peta ini tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya, peta ini pun diadopsi oleh pemerintahan komunis yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara People’s Republic of China (PRC) sejak tahun 1949. Sejak saat itu peta ini dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintahan Beijing sampai pada era sekarang ini. Suatu perubahan dilakukan pada tahun 1953, yaitu China menghapus dua garis sehingga tinggal sembilan, kemungkinan dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari atau meredakan ketegangan dengan Vietnam sebagai negara tetangga dekat pada waktu itu.

Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis terputus itu mencapai 3,5 juta kilometer persegi, meliputi 90 persen luas keseluruhan Laut China Selatan. Peta laut baru China pada awal diterbitkan, tidak mendapatkan penentangan ataupun protes dari negara-negara sekawasan/ berbatasan, karena  negara-negara tersebut sebahagian besar sedang sibuk berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya dari penjajah. Beijing menganggap sikap diam dari negara-negara tetangga dan bahkan komunitas maritim internasional, sebagai suatu pengakuan dan untuk mengimbanginya Beijing pun bersikap diam agar tidak menimbulkan penentangan dari manapun.

Dalam kasus ini, sebenarnya Indonesia berada diposisi yang kuat daripada China yang hanya mendasarkan pada aturan nine dash line itu. Apalagi ditambah dengan polah China yang selama ini kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia, selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut masalah illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat China terhadap perairan Indonesia dan kapal China yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indoensia dan tindakan ini jelas melanggar UU ZEE No 5 Tahun 1983 kita khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barangsiapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.

Dari insiden illegal fishing oleh kapal China berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan laut (coastguard) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (coast guard) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL. Akibat ulah dari kapal coast guard China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia ini belum usai. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu.

Dilihat dari segi ZEE (Zona Economy Exlucive) Pasal 3 UU ZEE No. 5 tahun 1983 ayat (1) dijelaskan bahwa Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indo nesia tumpang tindih dengan zona  ekonomi eksklusif negara-negara yang antainya saling berhadapan atau  berdampingan dengan Indonesia, maka  batas zona ekonomi eksklusif antara  Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Dari segi ini maka sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indoensia, yakni dengan tegas untuk menyelesaikan kasus ini. Apalagi apabila dikaitkan dengan hak kedaulatan Negara. Dijelaskan pula dalam Pasal (5) UU ini bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan  konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan adanya tindakan China yang melakukan illegal fishing—kasus ini masih berhubungan dengan pengklaiman Natuna—maka sudah jelas bahwa China harus mengikuti dan mematuhi segala aturan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia.

Sedangkan untuk masalah pengakuan pihak China mengenai nine dash line yang masih dipertanyakan dan ditagih oleh pemeirntah Indonesia, sampai dengan tahun 2000, China tidak pernah mengumumkan claim teritorialnya atas wilayah pulau-pulau dan laut yang dibatasi oleh sembilan garis terputus tersebut, kecuali hanya membatasi kedaulatannya atas kepulauan Spratley dan Paracel. Baru pada tahun 2009, secara resmi China menyampaikan sebuah peta laut yang berisi garis batas berbentuk U dalam bentuk Note Verbal kepada Komisi PBB tentang Batas-Batas Landas Kontinen. Penetapan ini serta merta mendapat tentangan keras dari Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dampaknya pada pertahanan kedaulatan wilayah Indonesia

Ketegangan sejumlah Negara di wilayah Kepulauan Natuna dimulai sejak China mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief Reef dan Pulau Subi sebagai bagian dari Kepulauan Spratly di Laut China Selaatan. Kepulauan Natuna yang berada di antara ujung barat laut indonesia di Kalimantasn dan ujung selatan Vietnam, memiliki 270 pulau menjadi bagian Provinsi Kepelauan Riau dengan 70.000 penduduk.

Pengklaiman kepulauan Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar kepulauan yang berpotensi tumbang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan oleh China. Dalan kasus ini permasalahan bukan pada klaim kepulauannya saja tapi pada perariran sekitar Kepulauan Natuna juga. Klaim ini akan berdampak pada hak daulat pada wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan Nine Dash Line yang tidak jelas batasnya mengakibatkan timbulnya masalah atas hak berdaulat. Ketidakjelasalan NDL ini berdampak pada hak daulat kawana ZEE.

Pada 12 November, China menhgejutkan Negara-negara di kawasan itu dengan mengeluarkan pernyataan public mengenai status Kepulauan Natuna. Peenyataan China ini mengagetkan, karena selama ini China tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada Negara-negara yang menantang klaim maritimnya di Laut China Selatan. Kegagalan pemerintah China mengklarifikasi klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna termasuk ZEE-nya, terletak pada akar kecemasan yang dirasakan rakyat Indonesia beberapa decade ini.

Akibat adanya kasus –lebih tepatnya sering—pengklaiman wilayah oleh Negara lain memberikan kita pelajaran penting. Betapa penitngnya melindungi wilayah kedaulatan engara kita. Bukan hanya yang ada dipusat Negara tetapi juga wilayah yang terluar dan terdepan. Justru bagian-bagian wilayah inilah yang peru mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk terus dijaga keutuhannya. Jangan sampai wilayah-wilayah ini diklaim oleh Negara tetangga karena kita tidak pernah memanfaatkan dan menggunakan wilayah tersebut sebagai penambah kesejahteraan rakyat atau bahkan Negara.

Tujuan Negara termaktub dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945, yakni

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam peraturan lain juga dijelaskan bahwa dalam UU ZEE bahwa dijelaskan bahwa lingkungan laut diperairan yang ebrada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan. Dalam ketentuan umum juga dijelaskan bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk emnjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi EKsklusif Indonesia.

Dilihat dari bebrapa peraturan diatas yang mewajibkan Negara untuk melindungi kedaulatan rakyat serta kedaulatan wilayah maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kedaulatan Negara untuk terus dijaga dan dilindungi. Pertanyaannya, bagaimana kalau kedaulatan Negara tersebut dicoreng atau dicaplok oleh Negara lain?

Dari kasus pengklaiman Kepulauan Natuna oleh China, mengindikasikan beberapa opini penulis. Pertama, kekuatan nasional kita masih rendah. Kedua, pemerintah Indonesia menggampangkan masalah perbatasan. Ketiga, pemeirntah China yang memandang rendah kekuatan nasional kita. Keempat, indonesia mempunyai kekuatan nasional yang kuat, tetapi China mempunyai kartu As kita atau ada unsure politik didalamnya. Dan yang terakhir pemerintah indonesia kurang tegas dalam menakut-nakuti dan memberi peringatan kepada Negara-negara tetangga tentang batas terotorial Negara Indonesia.

Untuk opsi pertama, maka kita dapat beranggapan bahwa memang kekuatan nasional kita belum secangggih Negara-negara maju. Opsi kedua, mungkin kita bisa menyetujui pernyataan tersebut. Negara kita akan cenderung untuk mengurusi masalah-masalah yang ada dipusat saja, sedangkan masalah atau wilayah yang berada di perbatasan lebih dikesampingkan dan ditinggalkan tanpa adanya pengelolaan dari Negara. Oleh karenanya, penduduk yang menduduki wilayah perbatasan tersebut beranggapan bahwa mereka kurang mendapat pengakuan dan perhatian dari pemerintah, sehingga mereka mencari perhatian dan pengakuan dari Negara lain. selain itu dengan didukung oleh jarak yang lebih dekat dengan engara tetangga mereka lebih dekat dengan Negara tetangga ketimbang dengan Negara nya sendiri. mereka merasa sing dengan negaranya sendiri.

Dengan adanya pengklaiman ini sangat ebrakibat pada ketahanan dan keamanan Negara kita. Ketahanan Negara akan terusik oleh adanya konflik ini. Selain itu Negara kita akan dipandang lemah dan tidak mampu melindungi wilayahnya sendiri oleh Negara-negara lain. dengan dipandang lemah tersebut, maka kemungkinan bahwa kita selamnya akan dianggap rendah oleh Negara-negara lain. semakin berkurangnya sedikit demi sedikit wilayah territorial kita juga menjadi salah satu dampak adanya pengklaiamn wilayah. lebih ekstrim lagi, masyarakat Indoensia tidak akna percaya lagi pada pemerintah karena kasus ini. Tujuan Negara yakni melindungi keutuhan NKRI menjadi tersendat dan tidak berjalan sesuai rencana.

Sedang untuk masalah keamanan Negara, jelas hal ini akan berdampak. Dengan adanya pengklaiman ini, dari penduduk Natuna sendiir pasti memiliki tekanan dan rasa takut karena mereka menjadi subjek dari perebutan oleh Negara China. Selain itu, mereka juga akan mempnyai tekanan batin dan takut, apabila sewaktu-waktu China mengancam mereka untuk menyetujui mereka masuk ke wilayah China. Lebih luas lagi dalam kawasan Negara, hal ini menjadi perhatian nasional. Dimana keamanan Negara, karena kita terlalu berkutat pada masalah perbatasan ini, ditakutkan bahwa rakyat semakin merasa tidak aman. Mereka akan mengira bahwa Negara tidak mampu melindungi mereka dari pengaurh Negara lain khususnya dalam hal keamanan Negara.

Seperti yang diungkapkan oleh menteri luar negeri kita retno Pinasti bahwa pemerintah Poin kedua dari protes Indonesia ke negeri Tirai Bambu itu, mengenai upaya yang dilakukan oleh coast guard China untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen. Di mana, salah satu kapal coast guard China tiba-tiba mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China dengan kecepatan 25 knots. Kapal cost guard itu justru menabrak kapal tangkapan hingga rusak. Akhirnya, petugas meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.

Indonesia menyampaikan tiga prots terhadap pemerintah China terkait kasus Natuna “Pertama adalah mengenai masalah pelanggaran hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di kawasan ZEE (Zona Eekonomi Ekslusif) dan landas kontinen,” jelas Retno, di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.

Dengan melihat betapa seriusnya Negara dalam hal mempertahankan wilayah kita dan menyelesaikan konflik ini, maka bisa disimpulkan bahwa dengan adanya pengklaiaman wilayah Kepulauan Natuna ini berdampak sangat besar pada ketahanan dan keamanan Negara. Selain itu yang terpenting adalah kedaulatan Negara yang dilanggar oleh China. Dengan beraninya mereka melanggar kedaulatan Negara yang dapat diasumsikan itu merupakan rumah atau kekuasaan Indoensia. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya apabila suatu Negara wilayahnya diambil dan diklaim oleh Negara tetangga yang itu merupakan sudah jelas miliknya Negara tersebut.

“Dan, yang ketiga adalah keberatan kita atau protes kita terhadap pelanggaran kedaulatan laut teritorial Indonesia.